KPK Geledah 3 SKPD, Bupati Bogor Patuhi Aturan dan Proses Hukum
Terkait 3 (tiga) SKPD yang diperiksa tim penyidik KPK, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa dirinya mematuhi proses hukum yang berlaku dan sedang berjalan soal dugaan korupsi pemotongan upah pungut dan pengadaan barang dan jasa diwilayah Kabupaten Bogor

CIBINONG, PENAPUBLIK.COM - Terkait 3 (tiga) SKPD yang diperiksa tim penyidik KPK, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa dirinya mematuhi proses hukum yang berlaku dan sedang berjalan soal dugaan korupsi pemotongan upah pungut dan pengadaan barang dan jasa diwilayah Kabupaten Bogor.
Ia mengatakan akan menghormati dan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditengah KPK yang saat ini tengah gencar melakukan penggeledahan disejumlah Dinas.
"Biarkan proses hukum berjalan dan aparat penegak hukum melangkah, kita tunggu rilis dari juru bicara KPK. Kalau kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, maka jangan membuat opini sendiri, biarkan aparat penegak hukum bergerak dan bekerja tanpa ada intervensi," ucap Rudy Susmanto kepada awak media pada Senin (31/8/2026).
Bupati Bogor mengajak serta masyarakat agar tidak banyak berspekulasi terhadap kasus yang berkembang. Ia meminta warga untuk menunggu keputusan akhir dari KPK.
Sebelumnya, Tim penyidik KPK menggeledah Kantor BKPSDM, Bappenda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Kamis dan Jum'at lalu.
Terpisah, Azet Basuni, Aktivis Puncak mengatakan setuju terhadap apa yang disampaikan Bupati Bogor.
"Iya saya setuju, Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Semoga KPK segera merilis siapa saja yang terlibat permainan kotor di Kabupaten Bogor ini." tandasnya. (Fik/Redaksi).
Penulis
RedaksiARTIKEL TERKAIT
PemerintahanTambah Layanan Bagi Masyarakat, Danrem 061/Suryakencana Resmikan Posramil Megamendung
PemerintahanMomentum Membumikan Al-Qur'an, Forkopimcam Ciawi Gelar MTQ
PemerintahanKarang Taruna Kecamatan Cisarua Kawal Gerakan Pangan Murah Istimewa
PemerintahanDana Desa Kian Terikat Program Nasional, Ruang Gerak Pembangunan Lokal Desa Terancam Menyempit
PemerintahanMomentum Hardiknas 2026, Ini Kata Camat Cisarua dan Ketua K3S
Pemerintahan